TEWENEWS, BARITO TIMUR – Menyikapi rencana pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) tahun 2026, Anggota DPRD Bartim, I Putu Widid Septiawan, ST, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melalui pihak eksekutif untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai penting guna menopang pembangunan daerah di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur.
Widid mengungkapkan hal itu usai mengikuti rapat kerja bersama tim eksekutif yang dihadiri Sekda, Pj Sekda, Kepala Dinas PUPR, Ketua Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Ketua DPRD Bartim, dan sejumlah pihak terkait. Dalam rapat tersebut diketahui bahwa alokasi dana transfer tahun depan mengalami penurunan sekitar Rp380 miliar dari Rp1,3 triliun di tahun 2025 menjadi sekitar Rp900 miliar pada 2026.
“Kita akui dana menurun cukup besar, dan dana tersebut sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, tunjangan, dan lainnya. Hal itu sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan pembangunan yang sudah menjadi program dan visi misi kepala daerah,” ujar Widid saat diwawancarai awak media di halaman Kantor DPRD Bartim, Jumat (17/10/2025).
Politisi muda Partai Gerindra ini menegaskan, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat harus dikurangi dengan cara menggali potensi PAD dari berbagai sektor, termasuk kontribusi pihak ketiga.
“Untuk mendapatkan PAD, kita perlu menggali sumber pendapatan dari pihak ketiga. Banyak perusahaan di Barito Timur, baik tambang maupun perkebunan, yang bisa berkontribusi kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Widid juga mendorong Pemda untuk segera menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) tahun 2022 dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) sebagai dasar pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan, baik dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kalau sudah ada Perda maka secepatnya dibuatkan Perbub agar kita bisa bertindak. Sejauh ini kita belum tahu jelas pengelolaan dana DBH atau CSR yang menjadi tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar eksekutif bersama DPRD segera memanggil seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi di Bartim untuk mengetahui sejauh mana kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah.
“Lebih cepat akan lebih baik. Buatkan Perbub dan panggil semua pimpinan perusahaan yang beroperasi di Barito Timur agar kita bisa tahu sebesar apa kontribusi perusahaan terhadap daerah,” imbuhnya.
Selain itu, Widid berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran, terutama pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita berharap agar OPD mampu bekerja optimal menggunakan anggaran yang terbatas. Jangan karena ada efisiensi, kebutuhan masyarakat turut terdampak,” pungkasnya.
(Red)
