ASPIRASINEWS, Barito Timur – Rencana cetak sawah di Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, dinilai memiliki makna strategis tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mempertegas batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang selama ini kerap menjadi sumber sengketa tata batas.
Hal itu disampaikan Anggota Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Raya, Riza Rahmadi, di sela kegiatan ekspos hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) cetak sawah yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Barito Timur bersama LPPM UPR di Aula Kantor Lurah Taniran, Rabu (22/10/2025).
Menurut Riza, survei yang dilakukan tim LPPM UPR bertujuan mengumpulkan berbagai data pendukung rencana cetak sawah, mulai dari calon penerima manfaat hingga data sekunder seperti kondisi vegetasi dan karakteristik lahan.
“Semua data itu sudah kita kumpulkan dan akan kami nilai kelayakannya. Bila layak, kami akan lanjutkan dengan tahap desain untuk beberapa lokasi, seperti Desa Harara, Desa Siong, dan terutama Kelurahan Taniran,” jelasnya.
Riza mengungkapkan, Kelurahan Taniran menjadi fokus utama karena memiliki lahan paling luas dibandingkan dua lokasi lainnya, yakni 205,9 hektare dari total rencana 400 hektare cetak sawah tahun 2026. Antusiasme masyarakat pun tinggi karena lahan tersebut memiliki nilai historis dan geografis penting.
“Masyarakat sangat bersemangat karena wilayah itu diharapkan menjadi batas yang jelas antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Selama ini di daerah tersebut sering terjadi konflik tata batas,” ujar Riza.
Selain mempertegas batas wilayah, Riza menilai pembukaan sawah baru di Taniran juga berpotensi mendorong masyarakat untuk menetap dan mengelola lahan secara produktif.
“Dengan adanya cetak sawah dan kepemilikan lahan yang jelas, petani akan lebih menetap. Ini bisa menekan potensi kebakaran hutan dan lahan yang selama ini sering terjadi,” katanya.
Mantan Kepala DPKP Barito Timur ini menambahkan, desain cetak sawah yang disusun LPPM UPR akan disinergikan dengan berbagai instansi terkait agar hasilnya komprehensif dan aplikatif.
“Kita harapkan desain ini terintegrasi dengan semua stakeholder dan pada reviu final nanti akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum provinsi maupun kabupaten serta Balai Wilayah Sungai yang menangani DAS Barito,” terangnya.
Lebih lanjut, Riza Rahmadi menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
“Kami berharap semua rekomendasi dapat dijalankan secara terpadu sehingga tujuan besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui program cetak sawah ini dapat tercapai,” tutupnya.
(Ahmad Fahrizali)
