(Ambin Demokrasi)
Oleh: Noorhalis Majid
ASPRASINEWS – Untuk apa Pemko membeli kamera seharga Rp 132 juta? Apalagi di tengah efisiensi, penghematan untuk kebutuhan warga. Kebijakan ini bukan saja tidak prioritas, namun juga tidak cerdas, sebab bukan menjadi kebutuhan warga.
Entah kenapa dalam bulan ini, beruntun dan berulang kali, Pemko membelanjakan anggaran untuk hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan serta hajat hidup warga. Mulai menyelenggarakan CoE di Bali, membeli mobil dinas baru, dan sekarang membeli kamera. Sementara puluhan ribu BPJS warga miskin tidak dapat ditanggung, bonus atlit tidak jelas kelanjutannya untuk dibayarkan, serta jaminan kesehatan tenaga kerja khusus ditiadakan.
Kemana sesungguhnya arah kebijakan Pemko? Kapan warga diperhatikan? Terutama terkait pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan upaya serius dalam membuka lapangan pekerjaan. Apa yang ada di kepala pemerintah kota? Hingga menganggarkan pembelian kamera semahal itu? untuk apa? Bagi kebutuhan siapa? Seberapa urgen kamera tersebut dibanding kebutuhan lainnya?
Tata kelola pemerintahan yang diharapkan warga, tentu pemerintahan dari warga, oleh warga dan untuk warga. Artinya, pemerintahan yang mendengarkan aspirasi warga, sebab itu Musrenbang hendaknya tidak sekedar serimonial dan formalitas belaka. Oleh warga, berarti pemerintahan yang mengundang seluas mungkin partisipasi untuk terlibat. Karenanya program padat karya sangat dinantikan. Dan untuk warga, tujuannya semata-mata guna mewujudkan kesejahteraan warga. Bukan untuk kesejahtraan pejabat dan wakil-wakilnya saja.
Kalau warga sudah muak dengan tindakan pemerintah yang tidak pernah berpihak pada kepentingan warga, jangan salahkan kalau kemudian terjadi boikot pajak, antipati dan tidak mengindahkan segala kebijakan dan peraturan pemerintah. Semua tindakan warga yang alergi dna tidak simpatik dengan pemerintah, buah dari tindakan pemerintah yang tidak memperhatikannya.
Kamera seharga Rp 132 juta, paling hanya untuk memenuhi algoritma. “Sahibar” mempublikasikan kegiatan pemerintah yang tidak seberapa, namun dokumentasinya sejibun dan memenuhi laman berbagai media sosial.
Jangan kira algoritma akan membantu kerja-kerja substansi. Algoritma justru menipu hal yang substansial. Hal yang jauh lebih penting adalah berfokus pada mewujudkan kesejahteraan warga, kalau warga sejahtera, algoritma di ingatan warga akan bekerja dengan sendirinya.
Sangat disayangkan, bila pemerintah tidak mampu membelanjakan uang rakyat untuk hal-hal yang paling penting dan menjadi hajat hidup warga. Apalagi untuk kamera senilai ratusan juta, sementara warga miskin terus bergelut dengan problem ekonomi, dan mengharapkan pemerintah mampu menolong mereka. (nm)
