ASPIRASINEWS, Barito Timur – Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama BPJS Kesehatan menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait rekonsiliasi data kepesertaan Program Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bantuan Pembayaran (BP) Pemda Barito Timur Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 13 Januari 2026, sebagai upaya menyelaraskan data peserta, pembiayaan iuran, serta penguatan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Bagian Pemerintahan Umum Setda Barito Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Kesehatan. Kehadiran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam validasi data kepesertaan, penetapan peserta, dan pengelolaan anggaran iuran jaminan kesehatan daerah.
Dalam paparannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, Yudha Hastiadi, menyampaikan bahwa jumlah peserta PBPU dan BP Pemda Barito Timur hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 39.204 jiwa. Rekonsiliasi data kepesertaan dilakukan secara berkala, termasuk pemutakhiran data penduduk yang pindah domisili, meninggal dunia, maupun mengalami perubahan status kepesertaan lainnya, agar bantuan iuran daerah dapat tepat sasaran.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah daerah mendorong percepatan penetapan peserta tahun 2026, peningkatan akurasi data kepesertaan, serta optimalisasi sosialisasi dan pelayanan hingga ke tingkat desa dan kecamatan, sehingga manfaat program jaminan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga Barito Timur. (cak/red)
