ASPIRASINEWS, Murung Raya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Bupati Mura Heriyus, yang diwakili Asisten III Setda Mura, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Selasa (4/11/2025).
Kegiatan yang merupakan agenda rutin setiap awal pekan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan diikuti jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Di lingkungan Pemkab Mura, rakor ini diikuti dari ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Kantor Bupati Mura.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas bersama seluruh pemerintah daerah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Daerah diminta terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” ujar Tito.
Lebih lanjut, Mendagri menyebut sejumlah komoditas penyumbang inflasi utama, seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras, masih menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat operasi pasar, memfasilitasi transportasi pangan, serta menyerap hasil produksi lokal agar kestabilan harga tetap terjaga. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional berada di bawah 3 persen year-on-year hingga akhir tahun 2025.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, dalam rakor tersebut juga dibahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, hasil kerja sama Kemendagri dan Kementerian PUPR. Program prioritas nasional periode 2025–2029 ini bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menekan angka backlog perumahan di Indonesia.
Daerah diminta mempercepat proses perizinan pembangunan rumah, menyiapkan lahan strategis, serta memberikan kemudahan administrasi bagi para pengembang. Dalam paparan Kemendagri, disebutkan bahwa program perumahan rakyat memiliki dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, mulai dari peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan lokal.
Kemendagri juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran. Daerah yang memiliki ketersediaan lahan dan dukungan pembiayaan akan menjadi prioritas pada tahap awal pelaksanaan program Tiga Juta Rumah tersebut.
Dengan mengikuti rakor ini, Pemkab Murung Raya berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendukung percepatan program perumahan rakyat demi kesejahteraan masyarakat Mura. (Red)
