Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh juru bicara Bayanto, S.I.Kom., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (12/10/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi PSRD menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan kepada pemerintah daerah setelah mencermati dokumen Raperda APBD 2027 beserta nota keuangannya. Fraksi ini meminta penjelasan yang disertai data konkret agar pembahasan anggaran dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terukur.
Salah satu perhatian utama PSRD adalah proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp856,73 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan Rp103,82 miliar atau 10,81 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya sebagaimana dicantumkan dalam dokumen pandangan umum fraksi.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp85,51 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp761,16 miliar.
Fraksi PSRD menilai kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal Kabupaten Barito Timur terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah tanpa membebani masyarakat.
PSRD juga meminta pemerintah menjelaskan potensi PAD yang belum tergarap, target tambahan pendapatan melalui optimalisasi basis data dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta menyampaikan perbandingan realisasi PAD tahun 2025 dan capaian tahun 2026 dengan target yang telah ditetapkan.
Belanja Pegawai dan Efektivitas Anggaran Jadi Sorotan
Selain pendapatan, Fraksi PSRD menaruh perhatian pada struktur belanja daerah, khususnya belanja pegawai yang dalam nota keuangan disebut masih melebihi batas ideal 30 persen.
Fraksi ini mengingatkan agar anggaran daerah tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan internal birokrasi, sehingga ruang pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap memadai.
PSRD meminta pemerintah daerah memaparkan persentase belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penanggulangan kemiskinan.
Fraksi tersebut juga meminta rincian perbandingan antara belanja operasional rutin birokrasi dan belanja barang serta jasa yang menghasilkan keluaran maupun manfaat langsung bagi masyarakat.
Tidak hanya itu, PSRD meminta rincian belanja pegawai, belanja alat tulis kantor (ATK), dan belanja modal pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Data tersebut dinilai penting untuk mendukung pembahasan anggaran yang lebih terperinci.
Minta Daftar Prioritas Jalan dan Jembatan
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi PSRD menegaskan bahwa jalan, jaringan pendukung, dan irigasi merupakan kebutuhan yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta mobilitas masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan indikator penentuan prioritas pembangunan infrastruktur sekaligus melampirkan daftar lokasi atau ruas jalan dan jembatan yang direncanakan mendapat penanganan pada tahun anggaran 2027, berikut estimasi alokasi anggarannya.
Menurut PSRD, keterbukaan mengenai lokasi dan besaran anggaran diperlukan agar arah pembangunan dapat dicermati secara jelas serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Pendidikan dan Kesehatan Harus Merata
Fraksi PSRD juga menekankan pentingnya mempertahankan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama karena keduanya merupakan pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Di sektor pendidikan, fraksi meminta data mengenai jumlah gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mengalami kerusakan berat, sedang, atau kurang layak. Pemerintah juga diminta menjelaskan jumlah sekolah yang ditargetkan selesai direhabilitasi melalui APBD 2027.
Sementara di bidang kesehatan, PSRD meminta data terbaru dan target tahun 2027 terkait prevalensi stunting, angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), serta cakupan Universal Health Coverage (UHC).
Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan strategi pengalokasian anggaran untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.
Minta Penjelasan Penggunaan SiLPA Rp163,93 Miliar
Catatan lainnya berkaitan dengan pembiayaan daerah. Dalam dokumen pandangan umum, Fraksi PSRD mencermati pembiayaan netto sebesar Rp163,93 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 untuk menutup defisit RAPBD 2027.
PSRD meminta penjelasan terperinci mengenai komposisi SiLPA tersebut, termasuk perkiraan yang berasal dari pelampauan target pendapatan, efisiensi belanja melalui tender, maupun sisa belanja pegawai dan kegiatan tahun anggaran 2026.
Fraksi ini juga meminta pemerintah menyebutkan program dan kegiatan prioritas tahun 2027 yang secara khusus dibiayai melalui alokasi SiLPA tersebut.
Bagi PSRD, penjelasan mengenai penggunaan SiLPA diperlukan agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya bagi masyarakat dapat diketahui secara jelas.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PSRD berharap pemerintah Kabupaten Barito Timur memberikan jawaban, penjelasan, serta data statistik yang konkret dan akurat atas seluruh pertanyaan dan masukan yang disampaikan.
Fraksi tersebut juga berharap pembahasan Raperda APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dapat berlangsung secara mendalam sehingga anggaran yang ditetapkan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Timur.
Catatan: Naskah berita ini disusun berdasarkan dokumen pandangan umum Fraksi PSRD yang dilampirkan. Nama juru bicara ditulis sesuai informasi yang Anda berikan. Angka-angka anggaran mengikuti dokumen sumber. (Red)
