ASPIRASINEWS, Murung Raya – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) melalui Wakil Bupati, Rahmanto Muhidin, melakukan kunjungan kerja ke Kantor PLN di Banjarmasin dalam rangka rapat koordinasi terkait usulan program listrik desa (lisdes) tahun 2026, Selasa (18/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Rahmanto Muhidin diterima langsung oleh General Manager PLN Kalselteng, Kepala Cabang PLN Kapuas, Kepala Cabang PLN Banjarmasin, serta Kepala UP2K Kalimantan Tengah. Pertemuan ini menjadi sarana bagi Pemkab Mura untuk menyampaikan secara resmi usulan perluasan jaringan listrik ke sejumlah desa dan kawasan permukiman yang hingga kini belum teraliri listrik.
“Pemerintah daerah kembali mengusulkan program titik listrik desa di tahun 2026, yaitu mulai dari Desa Bumban Tuhup, Cinta Budiman, Makunjung yang berada di wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya,” kata Rahmanto saat dihubungi usai pertemuan.
Lebih lanjut, untuk wilayah Kecamatan Laung Tuhup, Rahmanto mengusulkan agar program lisdes tahun 2026 mencakup Desa Biha, Dirung Pundu, Dirung Pinang, Muara Tupuh, Bana Narui, Batu Karang, Beralang, Kalang Duhung, Tumbang Bondang, dan Tahujan Laung.
Sementara itu, di Kecamatan Tanah Siang, Rahmanto menyampaikan usulan agar daerah Dahuan di Kelurahan Saripoi masuk dalam prioritas program listrik desa, termasuk kawasan yang berada dekat perbatasan dengan wilayah Kurung Pajang.
“Kemudian di wilayah dalam kota, yaitu di Jalan 40 dekat Bundaran PMY, di sana banyak pemukiman yang belum teraliri listrik, akan kita usulkan masuk dalam program lisdes tahun 2026. Demikian juga untuk wilayah Kecamatan Permata Intan, ada beberapa desa yang kami usulkan,” jelas Rahmanto lagi.
Rahmanto menegaskan, usulan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat, baik di wilayah pedesaan, perbatasan, maupun kawasan permukiman baru.
Dengan adanya usulan tersebut, Rahmanto mengajak masyarakat Murung Raya untuk turut mendukung penuh apabila program lisdes itu direalisasikan pada tahun 2026 mendatang. Ia berharap tidak ada penolakan maupun tuntutan ganti rugi terkait lintasan jaringan yang akan dibangun PLN.
“Karena ini murni pembangunan sosial, bukan pembangunan yang sifatnya profit. Kami minta kepada seluruh camat-camat, kades-kades, agar memfasilitasi rencana kegiatan PLN lisdes tahun 2026 nanti,” tandas Rahmanto. (Red)
