ASPRASINEWS, MURUNG RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui zoom meeting, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di ruang zoom meeting Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Murung Raya tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mura, K. Zen Wahyu Priyatna yang hadir secara resmi mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus.
Rapat koordinasi rutin berskala nasional yang diikuti seluruh jajaran pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
Dalam rapat tersebut dipaparkan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Juni 2026 yang menunjukkan bahwa seluruh 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan atau year-on-year pada Mei 2026. Untuk wilayah Pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah tercatat menempati posisi angka inflasi tertinggi dengan capaian 4,56 persen.
Guna meredam andil inflasi dari sektor pangan yang diprediksi terdampak perubahan cuaca, rapat mengulas secara rinci strategi antisipasi dampak musim kemarau melalui tiga pilar utama. Pertama, langkah antisipasi prabencana melalui penguatan infrastruktur air. Kedua, langkah adaptasi saat kemarau dengan penerapan pola tanam hemat air serta penggunaan varietas padi tahan kering. Ketiga, langkah mitigasi risiko melalui optimalisasi pompa air darurat dan klaim asuransi tani.
Merespons dinamika tersebut, Tomsi Tohir menegaskan agar seluruh kepala daerah bersikap proaktif dan turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan harga komoditas pokok secara berkala.
Ia juga menginstruksikan pemerintah daerah agar tanggap melakukan intervensi pasar guna mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi memicu lonjakan harga kebutuhan pokok secara tidak terkendali di masing-masing wilayah.
Selain membahas agenda pengendalian inflasi daerah dan kesiapan logistik pertanian menghadapi musim kemarau panjang, pertemuan virtual nasional tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi komoditas unggulan di daerah sebagai upaya mendukung peningkatan daya saing produk lokal. (Red)
