Mengungkap Fakta dan Keadilan
Indeks

Sekda Misnohartaku Hadiri Paripurna DPRD, Perkuat Sinergi Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025

ASPIRASINEWS, TAMIANG LAYANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur itu dipimpin Ketua DPRD, Nursulistio, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD.

Selain Sekda Misnohartaku, rapat paripurna juga dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, pejabat struktural, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi pendukung dewan menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Penyampaian pandangan umum fraksi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Raperda. Melalui agenda tersebut, DPRD memberikan masukan, pandangan, serta catatan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum pembahasan dilanjutkan pada tahapan berikutnya bersama pihak eksekutif.

Rapat paripurna berlangsung sebagai bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kehadiran Sekda Misnohartaku mewakili Pemerintah Kabupaten Barito Timur menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pembahasan Raperda secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *