ASPIRASINEWS, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Zoom Meeting Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, Senin (13/7/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh pemerintah provinsi, kabupaten, serta kota di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi nasional.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi melalui berbagai langkah strategis, termasuk pelaksanaan intervensi pasar, pemantauan harga secara berkala, serta menjaga kelancaran distribusi bahan pokok.
Ia meminta seluruh kepala daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar laju inflasi tetap terkendali sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya tarif transportasi serta harga sejumlah komoditas pangan.
Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026 oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
Data yang telah disinkronkan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri itu diharapkan mampu meningkatkan akurasi pendataan masyarakat sehingga penyaluran berbagai program perlindungan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperbarui data kesejahteraan masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Menurutnya, pemutakhiran data yang berkelanjutan menjadi kunci agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok yang terdampak gejolak ekonomi.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi daerah, serta meningkatkan kualitas data sosial sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyaluran bantuan yang lebih efektif bagi masyarakat. (Red)
